#TiapSaatUpdate, SUARA - Anggota DPR RI dipastikan tidak bakal mendapat uang tunjangan hari raya alias THR Idul Fitri 2020.

Itu sesudah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak akan menerima THR 2020, guna menunjang dana melawan wabah virus corona covid-19.

"Sesuai instruksi Presiden bahwa THR buat presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, DPRD nir ada uang THR," istilah Sri Mulyani, Selasa (14/4/2020).

Selain itu, kata beliau, PNS alias ASN eselon I juga II juga nir menerima THR. Hanya PNS eselon III ke bawah yg dibayarkan THR-nya.

Ia berkata, hal itu adalah keputusan pada sidang kabinet sempurna yang dilakukan secara impian dan dipimpin Presiden Jokowi berdasarkan Istana Kepresidenan Bogor.

"Presiden menyampaikan THR akan dibayarkan buat seluruh ASN, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia yg posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah," kata Sri Mulyani.

THR yg dibayarkan nir termasuk menggunakan tunjangan kinerja.

"Jadi seluruh pelaksana & eselon 3 ke bawah atau yang setera dengan eselon tiga menerima THR dari gaji pokok & tunjangan melekat, nir dari tukinnya (tunjangan kinerja)," tambah Sri Mulyani.

Selanjutnya para pensiunan pula menerima THR.

"Pensiun juga dapat THR sesuai dengan THR tahun lalu, lantaran pensiun jua merupakan kelompok rentan pula. Jadi THR dilakukan sesuai siklusnya kini   pada proses melakukan revisi perpres," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Muylyani berkata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi poly.

Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam posisi 2,3 % dengan tekanan terbesar pada kuartal ke 2.

"Kalau kita syarat berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi dimana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan buat tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yg luar biasa dan kita coba atasi," tutur Sri Mulyani.

Dengan syarat itu juga, jumlah penduduk miskin juga sangat mungkin akan bertambah.

Dalam skenario berat penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta orang atau pada skenario lebih berat Indonesia akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin 3,78 juta orang.

Selanjutnya angka pengangguran yg selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan.

"Dalam skenario berat terdapat kemungkinan naik dua,9 juta orang pengangguran baru, sedangkan skenario lebih berat sanggup hingga lima,2 juta orang," tambah Sri Mulyani.

Pada 2020, pemerintah pun telah melakukan realokasi dan meninjau ulang anggaran buat 3 hal, yaitu gizi & kesehatan untuk menjaga & mengurangi pengaruh atau menangani penyebaran COVID-19, belanja pada jaring pengaman sosial dan ketiga menaruh dukungan pada dunia bisnis baik sektor informal, UMKM, sampai dunia bisnis.

PANDA POKER | PANDAHOKI88 | PANDA88 | PANDA88POKER | IDN POKER | IDN TERPERCAYA | IDN PONSEL | KARTU POKER | POKER ONLINE | JUDI POKER ONLINE | SITUS POKER | JUDI BOLA | TURNAMEN POKER | JUDI CAPSA | DOMINO ONLINE | JUDI PULSA