#TiapSaatUpdate, SUARA - Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, dan semua anggota Kabinet Indonesia Maju, dipastikan tidak mendapat uang THR jelang hari raya Idul Fitri 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR & pejabat negara lainnya nir akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2020.

"Sesuai instruksi Presiden bahwa THR buat presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPD, kepala wilayah, anggota DPRD, eselon 1 & 2 nir dibayarkan THR-nya," kata Sri Mulyani pada kantornya di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Sri Mulyani membicarakan hal tadi melalui video conference sehabis mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo menurut Istana Kepresidenan Bogor.

"Presiden mengungkapkan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia yang posisinya sampai menggunakan eselon tiga ke bawah," tutur Sri Mulyani.

THR yg dibayarkan nir termasuk menggunakan tunjangan kinerja.

"Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah atau yg setera dengan eselon 3 mendapat THR menurut honor  pokok & tunjangan inheren, tidak berdasarkan tukinnya (tunjangan kinerja)," tambah Sri Mulyani.

Selanjutnya para pensiunan juga mendapat THR.

"Pensiun pula bisa THR sesuai dengan THR tahun kemudian, karena pensiun jua adalah grup rentan jua. Jadi THR dilakukan sinkron siklusnya kini   dalam proses melakukan revisi perpres," celoteh Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Muylyani berkata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi banyak. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam posisi dua,tiga % dengan tekanan terbesar dalam kuartal ke 2.

"Kalau kita syarat berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi dimana 2 kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) sanggup negatif. Ini sedang kita upayakan buat tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yg luar biasa & kita coba atasi," kata Sri Mulyani.

Dengan kondisi itu juga, jumlah penduduk miskin pula sangat mungkin akan bertambah. Dalam skenario berat penduduk miskin mampu bertambah 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat Indonesia akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin tiga,78 juta orang.

Selanjutnya angka pengangguran yg selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan.

"Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, sedangkan skenario lebih berat mampu sampai 5,2 juta orang," tambah Sri Mulyani.

Pada 2020, pemerintah pun sudah melakukan realokasi dan meninjau ulang aturan buat 3 hal, yaitu gizi & kesehatan buat menjaga & mengurangi impak atau menangani penyebaran COVID-19, belanja di jaring pengaman sosial dan ketiga menaruh dukungan kepada global usaha baik sektor informal, UMKM, hingga dunia usaha.

PANDA POKER | PANDAHOKI88 | PANDA88 | PANDA88POKER | IDN POKER | IDN TERPERCAYA | IDN PONSEL | KARTU POKER | POKER ONLINE | JUDI POKER ONLINE | SITUS POKER | JUDI BOLA | TURNAMEN POKER | JUDI CAPSA | DOMINO ONLINE | JUDI PULSA